Kepala BPKAD Batang, Imbau Wajib Pajak Bayar PBB-P2 Sebelum Jatuh Tempo

Batang ; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mengingatkan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga tanggal 30 September 2023. Untuk itu, setiap Wajib Pajak (WP) diminta untuk segera membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo.

“Bayarlah pajak sebelum terkena denda dua persen (2%) per bulan, Jatuh tempo bayar PBB untuk tahun ini adalah tanggal 30 September, ” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, SH di kantor BPKPAD, Rabu (20/09/23).

Baca juga: Suhardi Duka Minta Indonesia Persiapkan Diri Penuhi Pangan Dalam Negeri

Sebagai upaya jemput bola, kata Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD, Anisah, ada kegiatan rutin yang sudah dilakukan yaitu giat BPKPAD Hadir, seperti di Car Free Day setiap minggu maupun di Desa/Kelurahan bahkan ke dukuh-dukuh, dimana selaian menerima pembayaran, kita juga menerima segala pelayanan perubahan, baik mutasi, pengajuan perubahan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelayanan pembayaran, kami kerjasama dan koordinasi dengan Bank Jateng Cabang Batang.

“Kami juga berupaya memperluas channel pembayaran dengan melibatkan berbagai marketplace dan lembaga keuangan seperti Bank Jateng (Loket, teller, ATM, Internet Banking, Mobile Banking), Kantor Pos, Indomart, Alfamart, Tokopedia, Dana, Gopay, Bukalapak, bahkan sekarang BRI sudah bisa, ” terangnya.

Baca juga: Lapas Ambarawa Ikut Dampingi Penyusunan LKIP

Adapun, lanjutnya, untuk target PBB-P2 tahun ini adalah Rp 43.000.000.000.

 Sedangkan untuk realisasinya sampai dengan sekarang masih di angka 54%. 

Baca juga: Anggaran TNI Tahun 2022 Sebesar Rp151 Triliun Perlu Ditingkatkan

“Data tersebut fluktuatif dan pastinya akan terus bertambah. Kami optimistis target bisa terpenuhi sampai dengan akhir tahun ini, "ujarnya 

 Mudah-mudahan warga Batang semakin sadar, akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Kabupaten Batang, ” tutupnya.

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

AdamBatang